Hubungan Takhta Suci dengan Uni Soviet
![]() Takhta Suci | ![]() Uni Soviet |
---|
Hubungan Takhta Suci–Uni Soviet ditandai dengan ketidaksepakatan ideologis yang sudah berlangsung lama antara Gereja Katolik dan Uni Soviet. Takhta Suci berusaha untuk masuk dalam dialog pragmatis dengan para pemimpin Soviet selama kepausan Paus Yohanes XXIII dan Paus Paulus VI. Pada tahun 1990-an, kebijakan diplomatik Paus Yohanes Paulus II disebutkan sebagai salah satu faktor utama yang menyebabkan pembubaran Uni Soviet.
Ketegangan meningkat: 1917 hingga 1958
Benediktus XV
Akhir dari Perang Dunia I membawa perkembangan revolusioner yang telah diramalkan oleh Paus Benediktus XV dalam ensiklik pertamanya. Dengan Revolusi Rusia, Tahta Suci dihadapkan pada situasi baru yang sejauh ini tidak diketahui: sebuah ideologi dan pemerintahan yang menolak tidak hanya Gereja Katolik tetapi juga agama secara keseluruhan. "Beberapa harapan berkembang di antara United Orthodox di Ukraina dan Armenia, tetapi banyak perwakilan di sana menghilang atau dipenjarakan pada tahun-tahun berikutnya. Beberapa uskup Ortodoks dari Omsk dan Simbirsk menulis surat terbuka kepada Paus Benediktus XV, sebagai Bapak dari semua Kekristenan, menggambarkan pembunuhan para pendeta, penghancuran gereja mereka dan penganiayaan lainnya di wilayah mereka."[1]
Pius XI
Khawatir dengan penganiayaan terhadap orang Kristen di Uni Soviet, Pius XI mengamanatkan Berlin Nuncio Eugenio Pacelli untuk bekerja secara diam-diam dalam pengaturan diplomatik antara Vatikan dan Uni Soviet. Pacelli merundingkan pengapalan makanan dan bertemu dengan perwakilan Soviet, termasuk Menteri Luar Negeri Georgi Chicherin, yang menolak segala jenis pendidikan agama dan pentahbisan imam dan uskup tetapi menawarkan kesepakatan tanpa poin-poin penting bagi Vatikan.[2] Terlepas dari pesimisme Vatikan dan kurangnya kemajuan yang terlihat, Pacelli melanjutkan negosiasi rahasia sampai Pius XI memerintahkannya untuk dihentikan pada tahun 1927 karena menghasilkan tidak ada hasil dan berbahaya bagi Gereja jika dipublikasikan.
"Penganiayaan yang kejam sebelum pemusnahan total terhadap pendeta, biarawan, dan biarawati serta orang lain yang terkait dengan Gereja"[3] berlanjut hingga tahun 1930-an. Selain mengeksekusi dan mengasingkan banyak pendeta, biarawan dan orang awam, penyitaan peralatan Gereja "untuk korban kelaparan" dan penutupan gereja adalah hal biasa.[4] Namun, menurut menurut laporan resmi berdasarkan sensus tahun 1936, sekitar 55 persen warga Soviet mengidentifikasi diri mereka secara terbuka sebagai orang yang religius, dan yang lain mungkin menyembunyikan keyakinan mereka.[4]
Pius XI menggambarkan kurangnya reaksi terhadap penganiayaan terhadap orang Kristen di negara-negara seperti Uni Soviet, Meksiko, Nazi Jerman dan Spanyol sebagai "konspirasi diam". Pada tahun 1937, ia mengeluarkan ensiklik Divini Redemptoris, yang mengutuk komunisme dan rezim Soviet. Dia menunjuk seorang Yesuit Prancis untuk pergi ke Uni Soviet dan diam-diam menahbiskan uskup Katolik Roma, yang merupakan kegagalan karena kebanyakan dari mereka berakhir di gulags atau dibunuh oleh rezim sosialis.
Pius XII
Menurut Winston Churchill, PM Prancis Pierre Laval bertanya kepada Joseph Stalin, "Tidak bisakah Anda melakukan sesuatu untuk mendorong agama dan umat Katolik di Rusia? Itu akan sangat membantu saya dengan Paus." Stalin menjawab, "Paus? Berapa divisi yang dia miliki?" 978-0-395-41055-4|location=Boston|pages=135|chapter=Dari Perang ke Perang - Tantangan dan Tanggapan}}</ref>
Kepausan Pius XII menghadapi masalah yang luar biasa. Pada tahun 1930-an, protes dan kecaman publik terhadap para pendahulunya tidak menghalangi otoritas Soviet untuk menganiaya semua gereja Kristen karena memusuhi Marxisme–Leninisme. Penganiayaan terhadap Gereja Katolik adalah bagian dari upaya menyeluruh untuk memberantas agama di Uni Soviet. Pada tahun 1940, setelah Jerman menduduki Polandia barat, Uni Soviet mencaplok Polandia timur, bersama dengan negara-negara Baltik, termasuk Lithuania yang mayoritas beragama Katolik.
Dua bulan setelah pemilihannya pada 12 Mei 1939, dalam Singolari Animi, sebuah surat kepausan kepada Kongregasi Suci Gereja Oriental, Pius XII melaporkan kembali penganiayaan iman Katolik di Uni Soviet. Tiga minggu kemudian, ketika dia sedang menghormati kenangan akan Santo Vladimir pada peringatan 950 tahun pembaptisannya, dia menyambut para imam dan uskup Ruthenia dan anggota koloni Rusia di Roma, berdoa untuk mereka yang menderita di negara mereka dan menunggu dengan air mata mereka saat kedatangan Tuhan.
Penganiayaan segera dimulai ketika sebagian besar Polandia dan Negara Baltik digabungkan ke dalam Uni Soviet. Hampir seketika, Gereja Katolik Bersatu Armenia, Ukraina dan Rutenia diserang. Sementara sebagian besar orang Kristen Timur tergabung dalam Gereja Ortodoks, beberapa, seperti Gereja Katolik Armenia, Gereja Katolik Yunani Ukraina dan Gereja Katolik Yunani Ruthenia, dipersatukan dengan Roma, yang memungkinkan mereka untuk menjaga liturgi Oriental dan hukum Gereja mereka sendiri.
Setelah Perang Dunia II, Gereja Ortodoks Rusia diberi sedikit kebebasan oleh pemerintah Joseph Stalin, tetapi bukan Gereja Katolik Timur, yang dipersatukan dengan Roma. Para pemimpin Gereja-Gereja itu menghadapi tekanan kuat untuk memutuskan hubungan dengan Roma dan bersatu dengan Moskow. Paus Pius berbicara secara khusus kepada Gereja Katolik Ruthenian di Ukraina. Ensiklik Orientales omnes Ecclesias adalah ringkasan hubungan antara gereja-gereja Timur dan Roma hingga penganiayaan pada tahun 1945.[5]
Beberapa orang Ruthenian, menolak Polonisasi, merasa ditinggalkan oleh Vatikan dan kembali ke Gereja Ortodoks Rusia selama masa kepausan Pius XI.
Dialog: 1958 hingga 1978
Yohanes XXIII
Kepausan singkat Yohanes XXIII telah berupaya untuk berdamai dengan Gereja Ortodoks Rusia dengan harapan dapat mengurangi ketegangan dengan Uni Soviet dan berkontribusi pada perdamaian di dunia. Konsili Vatikan Kedua tidak mengutuk Komunisme atau bahkan menyebutkannya, dalam apa yang oleh beberapa orang disebut sebagai perjanjian rahasia antara Tahta Suci dan Uni Soviet. Dalam Pacem in terris, Yohanes XXIII juga berusaha mencegah perang nuklir dan mencoba memperbaiki hubungan antara Uni Soviet dan Amerika Serikat. Dia memulai kebijakan dialog dengan para pemimpin Soviet untuk mencari kondisi di mana umat Katolik Timur dapat menemukan kelegaan dari penganiayaan.[6]
Paulus VI
Paus Paulus VI melanjutkan kebijakan dialog Yohanes XXIII dengan para pemimpin Soviet untuk mengurangi penganiayaan terhadap umat Kristiani setempat. Kebijakannya disebut Ostpolitik karena sangat mirip dengan kebijakan serupa yang diadopsi oleh beberapa negara Eropa Barat seperti Jerman Barat. Ia menerima Menteri Luar Negeri Andrei Gromyko dan Ketua dari Presidium dari Soviet Tertinggi Nikolai Podgorny pada tahun 1966 dan 1967 di Vatikan.
Yohanes Paulus II dan Soviet runtuh: 1978 hingga 1991
Yohanes Paulus II telah lama dipuji karena berperan dalam meruntuhkan komunisme di Katolik Eropa Timur dengan menjadi inspirasi spiritual di balik kejatuhannya dan katalis untuk revolusi damai di Polandia. Pada bulan Februari 2004, Paus bahkan dinominasikan untuk Hadiah Nobel Perdamaian untuk menghormati karya hidupnya dalam menentang komunisme dan membantu membentuk kembali dunia setelah runtuhnya Uni Soviet. Namun, ada banyak perdebatan di antara para sejarawan tentang signifikansi realistis dari oposisi Yohanes Paulus II terhadap komunisme dalam kejatuhan rezim Soviet. Sementara sebagian besar sarjana setuju bahwa intervensinya berpengaruh dalam mengakhiri pemerintahan Partai Komunis Polandia, ada banyak ketidaksepakatan tentang perannya dalam runtuhnya Uni Soviet. Sejarawan juga berbeda pendapat tentang signifikansi pengaruh Yohanes Paulus II, berbeda dengan faktor ekonomi dan politik lainnya. Oleh karena itu, penting untuk menyelidiki kepentingan relatif peran Yohanes Paulus II dalam keruntuhan komunisme Eropa Timur dengan menganalisis peristiwa sejarah dari pemilihannya menjadi kepausan pada tahun 1978 hingga runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991.
Pada 16 Oktober 1978, Karol Wojtyla terpilih menjadi paus. Sebagai paus Polandia pertama dan non-Italia pertama yang terpilih menjadi paus selama lebih dari empat abad, pemilihannya menjadi kejutan bagi banyak cendekiawan Katolik di seluruh dunia. Wojtyla memilih untuk mengambil nama Yohanes Paulus II, setelah pendahulunya, Yohanes Paulus I, yang menjadi paus hampir sebulan sebelum kematiannya pada tanggal 29 September 1978. Para pemimpin agama dan politik sama-sama bertanya-tanya apa artinya bagi sebuah warga negara komunis untuk menjadi paus. Polandia, di sisi lain, bersukacita mendengar berita itu.[7]
Setelah hidup di bawah rezim Nazi dan Soviet, paus baru ini tidak tergoyahkan dalam penentangannya terhadap fasisme dan komunisme. Sementara Vatikan selalu secara resmi menentang komunisme karena ateismenya, Paus Yohanes Paulus II dengan cepat membuat oposisi teologisnya menjadi kebijakan aktif konfrontasi. Dalam ensiklik pertamanya, dia menunjuk kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia yang terpenting dan berpendapat bahwa adalah tugas Gereja untuk melindungi hak itu. Secara bersamaan, dia menolak diplomasi peredaan Perang Dingin umum dengan menyingkirkan atau menurunkan pangkat para pemimpin Gereja yang telah memberlakukan kebijakan Ostpolitik, atau negosiasi diam-diam dengan h pemimpin komunis.[8] Paus Yohanes Paulus II secara terbuka mengkritik komunisme.
Terlepas dari peringatan dari Leonid Brezhnev, Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Uni Soviet, untuk tidak ikut campur di Polandia, paus baru mengunjungi tanah airnya dalam tahun pertama kepausannya. Pada tanggal 2 Juni 1979, Yohanes Paulus II melakukan kunjungan kepausan pertamanya ke Polandia, dan tiga juta orang datang ke ibu kota Warsawa untuk menyambutnya.[9] The paus mengadakan Misa di depan umum di Victory Square, Warsawa, yang biasanya disediakan untuk acara-acara yang disponsori negara. Di Galangan Kapal Lenin, Yohanes Paulus II mengadakan Misa untuk mengenang para pekerja Polandia yang terbunuh dalam pemogokan tahun 1970 dan membawa sebuah salib kayu besar yang dianggap sebagai simbol beban komunisme pada rakyat Polandia.[10] Sejarawan John Lewis Gaddis mengidentifikasi kunjungan kepausan tahun 1979 sebagai "pemicu yang menyebabkan keruntuhan komunisme di seluruh dunia" karena pengaruhnya yang mendalam terhadap moral rakyat Polandia.[11]
Serikat buruh Solidaritas muncul di Polandia pada tahun 1980 di bawah kepemimpinan Lech Wałęsa. Munculnya gerakan anti-komunis Katolik telah dikaitkan oleh banyak sejarawan dengan kunjungan pertama Paus Yohanes Paulus II ke Polandia pada tahun 1979. Memang, Yohanes Paulus II secara terbuka membela para pemogok dan memerintahkan Gereja Polandia untuk membantu mereka dalam sebuah pesan kepada Stefan Wyszyński, uskup agung Warsawa dan Gniezno.[12] Sebagian besar gerakan revolusioner Polandia sebelumnya bersifat sekuler, tetapi Solidaritas berpusat pada agama simbol salib Kristen, rosario, dan Madonna.[13]
Pada Januari 1981, Walesa mengunjungi Roma, bertemu dengan paus untuk pertama kalinya, dan menerima pengakuan dan dukungan resminya.[14]
Pada tanggal 13 Mei 1981, di Lapangan Santo Petrus, Yohanes Paulus II ditembak empat kali, mengenai perut dan tangan kirinya, oleh calon pembunuh Mehmet Ali Agca. Banyak sarjana mengklaim bahwa upaya pembunuhan itu adalah bagian dari konspirasi Uni Soviet, tetapi teori itu tidak pernah terbukti. Jika benar, upaya pembunuhan itu akan mengungkap ketakutan Soviet terhadap pengaruh Paus di Blok Timur dan bantuannya dalam gerakan Solidaritas Polandia. Namun, Paus selamat.[15]
Awalnya, komunis Polandia melawan pemberontak Solidaritas dan memenjarakan banyak pemimpin gerakan antara tahun 1981 dan 1983, tetapi sepanjang tahun 1980-an, gerakan tersebut mendapatkan lebih banyak kekuatan dan dengan demikian lebih banyak legitimasi. Akibatnya, pada tahun 1989, pembicaraan meja bundar diadakan antara para pemimpin Solidaritas, komunis Soviet, dan Gereja Katolik. Pada tahun 1990, Walesa terpilih sebagai presiden Polandia dan memulai reformasi kapitalistik berskala besar. Pada tahun 1992, pasukan Soviet mulai meninggalkan Polandia.[16] Kecenderungan itu dibarengi dengan demonstrasi dan pemberontakan di beberapa negara lain yang dikuasai Soviet.
Ada banyak spekulasi oleh para sejarawan tentang hubungan antara Paus Yohanes Paulus II dan Presiden AS Ronald Reagan.[17] Kedua pemimpin tersebut tetap berkorespondensi secara teratur dan bertemu di Roma pada Juni 1982 dan 1987. Interaksi tersebut menyebabkan banyak sejarawan percaya bahwa kerja sama kedua pemimpin memperkuat tujuan antikomunis.[18] Namun, sejarawan lain, seperti George Weigel, berpendapat bahwa keduanya mampu membuat prestasi politik mereka. Menurut pandangan tersebut, Amerika Serikat, di bawah kepemimpinan Reagan, memberikan tantangan ekonomi kepada Uni Soviet, yang sepenuhnya independen dari pengaruh Vatikan.[19] Oleh karena itu, Reagan's peran dalam runtuhnya ekonomi Soviet mungkin lebih berpengaruh daripada Paus Yohanes Paulus II.
Pada tanggal 1 Desember 1989, paus bertemu dengan pemimpin Soviet Mikhail Gorbachev. Itu adalah pertama kalinya seorang paus Katolik bertemu dengan seorang pemimpin Soviet. Kedua pemimpin sepakat untuk menjalin hubungan diplomatik antara Vatikan dan Uni Soviet. Gorbachev juga berjanji untuk mengizinkan kebebasan beragama yang lebih besar di dalam Uni Soviet. Banyak yang melihat pertemuan itu sebagai akhir simbolis dari konflik filosofis antara Uni Soviet dan Vatikan.[20] Hal ini jelas menunjukkan keinginan yang semakin besar di kedua belah pihak untuk bekerja sama.
Meskipun paus terutama adalah seorang pemimpin agama, kepemimpinannya juga memiliki konsekuensi politik yang signifikan.[21] Yohanes Paulus II menggunakan identitas dan koneksi Polandianya untuk meruntuhkan rezim sosialis bangsa.< ref>Perrone, 17.</ref> Sementara intervensi Yohanes Paulus II tidak diragukan lagi merupakan faktor penting dalam berakhirnya pemerintahan komunis di Polandia, seberapa signifikan kepemimpinan paus di seluruh Eropa Timur dan di dalam Uni Soviet sendiri adalah kurang jelas.[11] Upaya tokoh antikomunis seperti Paus Yohanes Paulus II dan Presiden AS Ronald Reagan tidak membuat kejatuhan Uni Soviet tak terelakkan. Namun, kedua pemimpin mempercepat berakhirnya Perang Dingin dan jatuhnya komunisme, khususnya di Eropa Timur.[22]
Referensi
- ^ Schmidlin III, 308
- ^ (Hansjakob Stehle, Die Ostpolitik des Vatikans, Piper, München, 1975, hal.139-141
- ^ Riasanovsky 617
- ^ a b Riasanovsky 634
- ^ Giovannetti, 112
- ^ Dennis J. Dunn, "The Vatican's Ostpolitik: Past and Present." Jurnal Hubungan Internasional (1982) 36#2 : 247-255. daring
- ^ Constantine Pleshakov, Tidak Ada Kebebasan Tanpa Roti! 1989 dan Perang Saudara yang Menghancurkan Komunisme, (New York: Farrar, Straus dan Giroux, 2009), 82–85.
- ^ Pleshakov, 85–86.
- ^ Pleshakov, hlm. 86–87.
- ^ Arragon Perrone, "Peran Paus Yohanes Paulus II dalam Runtuhnya Rezim Komunis Polandia: Meneliti Dampak Pemimpin Agama pada Hubungan Internasional," University of Connecticut (2012), http://digitalcommons.uconn.edu/cgi/viewcontent.cgi ?article=1244&context=srhonors_theses (diakses 10 Mei 2014), hlm. 34–36.
- ^ a b Perrone, 13.
- ^ Pleshakov, 103-07.
- ^ Pleshakov, 110.
- ^ Pleshakov, 112.
- ^ Perrone, 36–37.
- ^ BBC News, "Poland Timeline." Terakhir diubah 18 Januari 2012. Diakses 10 Mei 2014. http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/country_profiles/1054724.stm.
- ^ Perrone, 14–15.
- ^ Perrone, 15.
- ^ Perrone, hlm. 14–16.
- ^ Haberman, Clyde. "KREMLIN DAN VATIKAN; GORBACHEV MENGUNJUNGI PAUS DI VATIKAN; Ikatan DIBUAT." New York Times, Desemberer 2, 1989.
- ^ Perrone, 16.
- ^ Perrone, 18.